Menerawang Nasib Pertembakauan Pasca Pengesahan PP Produk Tembakau

Kalau sumber masalah pertembakauan yang sedang diributkan sekarang adalah Peraturan Pemerintah no 9 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan (http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&task=detail&id=3843&catid=3&tahun=2012&catname=PP), maka menurut saya semua perdebatan tentang ini akan cacat, karna
dari definisinya tentang "produk tembakau" saja sudah cacat. Yang dimaksud dengan “produk tembakau” dalam peraturan ini adalah yang terkenal dengan sebutan “rokok”, suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah. Berbeda dengan makna umum produk tembakau yang lebih luas dari sekedar rokok.

Dalam PP ini produk tembakau cenderung hanya berasosiasi pada rokok, padahal banyak produk lain yang merupakan hasil olahan tembakau. misal: nikotin untuk industri farmasi, pestisida nabati, kosmetik, dll. Mungkin kesalahan asosiasi ini terjadi karena produk-produk lain ini tidak sepopuler rokok. Tapi sebagai hukum dasar seyogyanya definisi tidak bersifat subjektif. Kalau memang peraturan ini dikhususkan untuk produk rokok, semestinya jangan membuat ambiguasi dengan menyebutnya sebagai produk tembakau. Dampaknya adalah, masyarakat menjadi cenderung berpikiran negatif terhadap pemerintah sebagai pelaksana, DPR sebagai pengusung, dan nasib pertanian tembakau sebagai korban.

Penyebutan kata produk tembakau dalam peraturan ini yang hanya berasosiasi pada rokok bisa membawa badai terburuk bagi pengembangan produk-produk alternatif tembakau dan pertanian tembakau di Indonesia, karena dampaknya bukan hanya pada persepsi masyarakat melainkan juga pada pembuatan peraturan-peraturan ikutan (seperti peraturan menteri dan peraturan daerah) serta pelaksanaannya di daerah. Saya tidak habis pikir, mengapa selama ini pemerintah tidak menunjukkan keseriusan dalam mengupayakan produk alternatif tembakau, melainkan hanya berputar-putar pada rokok rokok dan rokok. Padahal pengembangan produk alternatif tembakau seperti nikotin dapat memberikan angin segar bagi semua pihak karena nilai ekonominya yang hampir setara dengan tembakau untuk rokok. Dalam pasal 7 ayat 2 pun telah disebutkan, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong pelaksanaan diversifikasi Produk Tembakau.” Berarti pembuat peraturan ini sebenarnya tahu adanya produk lain tembakau selain rokok. Namun, pengembangan produk alternatif tembakau yang disinggung pasal 7 dan 58 dalam peraturan ini hanya akan jadi pajangan saja bila tidak ada keseriusan oleh kementerian dan daerah.

Saya secara pribadi sebenarnya tidak masalah jika ada peraturan yang membawa misi kesehatan (pasal 2) ini dilancarkan. Justru saya mendukung peraturan tersebut bila ini dapat memberikan keadilan bagi seluruh warga negara, antara penikmat, dan non-penikmat rokok seperti saya. Namun saya sangat prihatin terhadap peran media dalam menyebar informasi yang tertular asosiasi negatif produk tembakau dari peraturan ini. Akibat asosiasi negatif ini, perusahaan-perusahaan rokok menjadikan “UU anti tembakau” sebagai alasan untuk memberikan harga rendah pada hasil tembakau petani. Padahal, saya yakin bahwa penjualan rokok tidak akan segera mengalami penurunan yang signifikan dengan diaplikasikannya peraturan ini, melihat kenyataan bahwa kita adalah ‘Bangsa Indonesia’. Saya justru melihat bahwa peraturan ini akan lebih berdampak pada penghambatan kemunculan industri/brand rokok baru dalam skala menengah sampai besar (produksi di atas 24 juta batang per tahun atau lebih dari 67 ribu batang per hari) di dalam negeri. Bukankah harusnya ini merupakan kabar baik bagi industri rokok eksisting dan petani tembakau?